Palu, Karbonews.com || Narasi perbandingan pelayanan rumah sakit yang beredar di media sosial dinilai tidak utuh dan berpotensi menggiring persepsi publik jika tidak diuji dengan data. Forum Klarifikasi Publik Berani (FKPB) menegaskan bahwa penilaian kinerja pemerintah harus berbasis fakta, bukan sekadar potongan video.
Koordinator FKPB, Octhavianus Sondakh, S.H., menyatakan bahwa jika ingin membandingkan secara adil, maka harus menggunakan basis wilayah dan indikator yang sama, yakni Kota Palu.
“Kalau mau fair, narasi dari video harus diuji dengan data. Di Kota Palu saja, hampir 30 ribu layanan kesehatan telah diakses melalui program Berani Sehat. Itu realitas yang terukur, bukan sekadar persepsi visual,” tegasnya.
Berdasarkan data hingga April 2026, sekitar 29 ribu lebih layanan kesehatan di Kota Palu telah dimanfaatkan masyarakat melalui program Berani Sehat yang diinisiasi oleh Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid.
FKPB menilai angka tersebut menjadi bukti konkret bahwa masyarakat Kota Palu sendiri secara langsung merasakan manfaat dari kebijakan pemerintah provinsi, khususnya dalam hal kemudahan akses layanan kesehatan tanpa hambatan biaya dan administrasi.
Program Berani Sehat memungkinkan masyarakat berobat hanya dengan KTP atau NIK, termasuk bagi warga yang tidak memiliki BPJS atau kepesertaannya tidak aktif. Kebijakan ini dinilai telah membuka akses yang lebih luas, terutama bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan.
“Banyak warga yang sebelumnya tidak berani berobat karena biaya, sekarang bisa langsung datang ke fasilitas kesehatan. Ini perubahan nyata yang terjadi di Kota Palu,” ujar Octhavianus.
FKPB menegaskan bahwa perbandingan visual antar fasilitas kesehatan tanpa melihat data penggunaan layanan merupakan bentuk framing yang tidak utuh.
“Video hanya menunjukkan satu momen, sementara data menunjukkan puluhan ribu warga sudah terbantu. Jadi jelas mana yang lebih representatif untuk menilai kinerja,” katanya.
Lebih lanjut, FKPB menilai bahwa layanan kesehatan di Kota Palu tidak bisa dilepaskan dari sinergi antara pemerintah kota dan provinsi. Fasilitas kesehatan yang ada di kota diperkuat oleh kebijakan akses yang dibuka oleh pemerintah provinsi melalui program Berani Sehat.
“Ini bukan soal siapa lebih baik, tapi bagaimana kebijakan saling melengkapi. Pemerintah kota membenahi fasilitas, sementara provinsi memastikan akses terbuka. Hasilnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” jelasnya.
FKPB juga mengingatkan bahwa penilaian terhadap kinerja kepala daerah harus dilakukan secara komprehensif, tidak hanya dari tampilan pelayanan, tetapi juga dari dampak kebijakan dan cakupan manfaat yang dihasilkan.
“Kalau puluhan ribu warga Kota Palu sudah mendapatkan layanan kesehatan melalui Berani Sehat, itu sudah menjadi indikator kuat bahwa program ini bekerja,” tegasnya.
Di akhir, FKPB mengajak masyarakat untuk lebih kritis dalam menyikapi informasi di media sosial dan tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang tidak berbasis data.
“Kalau ingin menilai secara adil, gunakan data. Karena data menunjukkan fakta, bukan persepsi,” pungkas Octhavianus.
Reporter: Kamarudin