Padangsidimpuan || Karbonews.com – Badai masalah kembali menghantam PT ANJ Agri Siais, perusahaan yang belakangan ini kerap tersandung dugaan pelanggaran hukum dan hak asasi pekerja. Setelah kasus pemecatan sepihak dan dugaan intimidasi terhadap karyawan yang menuntut hak, kini muncul bukti baru yang jauh lebih serius: dugaan kuat adanya rekayasa sistem penggajian, penipuan iuran jaminan sosial BPJS, hingga perilaku manajemen yang diduga sewenang-wenang dan otoriter.
Kronologi masalah ini terungkap lewat unggahan keras di media sosial oleh salah satu karyawan yang mengaku telah muak dengan perlakuan perusahaan di bawah kepemimpinan manajemen inisial FR. Berdasarkan data dan keluhan yang disampaikan, praduga pelanggaran yang terjadi sangat masif, terstruktur, dan merugikan ratusan hingga ribuan tenaga kerja.
Berikut rincian lengkap praduga pelanggaran yang sedang berkembang:
Praduga paling dasar bermula saat FR memegang kendali manajemen mulai September 2025. Sejak saat itu, tata kelola keuangan karyawan diduga berubah menjadi sangat tidak jelas.
“tiap bulan slip gaji berbeda, gaji kutip borondolan 1×2 bulan baru dibayar. Itupun harus di ributi dulu.”
Praduga:
Diduga kuat ada rekayasa administrasi di mana rincian potongan gaji diubah-ubah tiap bulan tanpa alasan sah, sehingga sulit dilacak dan diaudit. Hak pembayaran borondolan yang seharusnya diterima rutin setiap bulan, diduga sengaja ditunda hingga dua bulan, dan baru cair jika karyawan protes keras. Hal ini memunculkan praduga: apakah ada uang gaji yang “diputar” atau ditahan sementara untuk kepentingan lain perusahaan, sebelum dibayarkan ke karyawan? Keterlambatan pembayaran yang disengaja ini diduga merugikan arus kas dan kebutuhan hidup pekerja sehari-hari.
Ini adalah praduga paling berat dan berbahaya bagi masa depan karyawan. Di unggahan disebutkan:
“tunjangan BPJS ketenagakerjaan dari perusahaan cuman 30.000
Praduga:
Berdasarkan aturan perundang-undangan, besarnya iuran BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan persentase dari UPAH SEBENARNYA yang diterima karyawan. Untuk standar gaji di wilayah Sumatera Utara, iuran yang wajib disetor perusahaan seharusnya mencapai ratusan ribu rupiah per orang.
Fakta yang tertera hanya Rp30.000, memunculkan dua praduga kejahatan besar sekaligus:
1. Dugaan Lapor Gaji Palsu: Diduga perusahaan melaporkan gaji karyawan ke BPJS dengan nilai sangat rendah (jauh di bawah UMR), padahal gaji asli yang diterima jauh lebih besar. TUJUANNYA: Agar iuran yang dibayar perusahaan jadi kecil dan murah. AKIBATNYA: Jika karyawan sakit, kecelakaan, atau pensiun, santunan yang diterima sangat kecil, tidak sesuai hak seharusnya. Ini adalah PENCURIAN HAK JAMINAN SOSIAL.
2. Dugaan Tidak Menyetor Penuh: Diduga perusahaan memotong cukup besar dari gaji karyawan atas nama iuran BPJS, namun uang yang disetorkan ke kantor BPJS hanya Rp30.000. SELISIH UANGNYA DUGAANNYA DIKANTONGI PIHAK PERUSAHAAN.
Jika terbukti, ini adalah tindak pidana penipuan dan penggelapan uang negara serta hak pekerja dengan nilai kerugian miliaran rupiah mengingat jumlah karyawan yang banyak.
Karyawan juga mengungkapkan ketimpangan jadwal pembayaran:
“Tgl 5 karyawan MILL gajian, lah karyawan yg dilapangan Tgl 9 baru gajian, itupun masih banyak yg belum masuk gajinya ke rekening sampai MLM ini…”
Praduga:
Diduga ada pembedaan kelas perlakuan yang melanggar prinsip persamaan hak. Karyawan pabrik dianggap “lebih penting” dan digaji tepat waktu, sementara karyawan lapangan yang bekerja di bawah terik matahari justru ditunda pembayarannya, bahkan ada yang belum menerima uangnya hingga larut malam di hari jadwal pembayaran. Praduga mengarah pada kelalaian administrasi yang disengaja atau pengaturan arus kas yang merugikan pekerja, di mana perusahaan memegang uang gaji karyawan lebih lama untuk keuntungan bunga atau likuiditas perusahaan.
Puncak kemarahan karyawan tertuang dalam kalimat keras yang menjadi sorotan hukum:
“Saran kawan kawan semua.. Mulai skrng lebih baik tanyakan kerja ke pt yg lain krn FR Siais ini udh seperti PKI..”
Perumpamaan “seperti PKI” yang dilontarkan bukan sekadar hinaan kosong, melainkan kritik tajam dan praduga perilaku manajemen. Di mata karyawan, manajemen di bawah FR diduga bertindak:
✅ Sewenang-wenang: Mengubah aturan seenaknya.
✅ Otoriter: Tidak mau mendengar masukan atau keluhan bawahannya.
✅ Menindas: Memecat, mengintimidasi, dan menyulitkan karyawan yang berani menuntut hak atau bersuara.
✅ Tertutup: Mengelola perusahaan secara gelap tanpa transparansi.
Karyawan menuduh manajemen berjalan layaknya kekuasaan yang sewenang-wenang, di mana hukum dan hak pekerja dianggap tidak ada.
Pihak yang memahami hukum ketenagakerjaan menegaskan: Unggahan dan tuduhan keras karyawan ini ADALAH KRITIK SAH YANG DILINDUNGI UNDANG-UNDANG.
Meski perusahaan berpotensi marah dan berniat menjatuhkan sanksi atau pemecatan dengan alasan “mencemarkan nama baik”, namun secara hukum posisi karyawan SANGAT KUAT. Berdasarkan Pasal 156A UU Ketenagakerjaan, perusahaan DILARANG KERAS menghukum atau memecat karyawan yang mengemukakan pendapat, melaporkan pelanggaran, atau menuntut hak yang dilanggar perusahaan.
Justru sebaliknya, karena ADA FAKTA DASAR (gaji telat, BPJS aneh, pemecatan sepihak), maka ungkapan keras karyawan itu masuk kategori PENGUNGKAPAN KETIDAKADILAN, bukan fitnah. Jika PT ANJ Agri Siais berani menghukum karyawan tersebut, maka itu akan menjadi bukti tambahan dugaan PEMBUNGKAMAN PELAPOR dan PELANGGARAN HAK BERPENDAPAT, yang hukumannya jauh lebih berat bagi perusahaan.
Melihat menumpuknya praduga pelanggaran mulai dari urusan tenaga kerja, jaminan sosial, hingga dugaan penggelapan uang, publik dan serikat pekerja kini menuntut:
1. Dinas Tenaga Kerja Sumut segera melakukan inspeksi mendalam, periksa satu per satu slip gaji dan bukti pembayaran.
2. BPJS Ketenagakerjaan melakukan audit silang: apakah gaji yang dilaporkan sama dengan gaji yang diterima? Apakah iuran disetor penuh?
3. Kejaksaan & Kepolisian mengkaji dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan jika terbukti ada selisih uang iuran yang tidak disetor.
PT ANJ Agri Siais kini berada di ujung tanduk. Praduga publik sudah sangat jelas: apakah ini perusahaan sah, atau justru lahan keuntungan segelintir pihak yang merampas hak ribuan pekerja di bawahnya? Kita tunggu pembuktian di lapangan. (RS)