BANDUNG, Karbonews.com || 20 Agustus 2026 Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi terus mempertegas komitmennya dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat. Melalui kebijakan realokasi anggaran yang responsif dan berani, Pemprov Jawa Barat mengarahkan alokasi fiskal daerah secara masif pada penguatan layanan dasar, perbaikan infrastruktur, serta pelestarian lingkungan hidup.
Langkah strategis ini diwujudkan melalui peningkatan anggaran pembangunan infrastruktur jalan hingga ke pelosok wilayah, percepatan pembangunan ribuan Ruang Kelas Baru (RKB), perluasan jangkauan listrik gratis bagi keluarga prasejahtera, serta program rumah layak huni. Di bidang lingkungan, Pemprov Jabar bertindak tegas melalui Operasi Manunggal dan penertiban Kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) dari hulu ke hilir guna menanggulangi risiko banjir secara permanen sekaligus memulihkan ekosistem wilayah.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa esensi utama dari kepemimpinan daerah adalah keberanian dalam mengalihkan anggaran non-prioritas agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat.
“Efisiensi yang kita lakukan bukan sekadar memangkas alokasi, melainkan mengembalikan uang rakyat untuk kepentingan mendasar rakyat. Fokus utama Pemprov Jawa Barat adalah memastikan tidak ada lagi jalan yang rusak, tidak ada anak yang kesulitan bersekolah, serta kawasan lingkungan kita kembali tertata dengan harmonis dan aman,” tegas Dedi Mulyadi.
Apresiasi dan Komitmen Monitoring dari Pemerhati Publik
Terobosan kebijakan dan keberanian dalam mengeksekusi program-program kerakyatan yang ditunjukkan Gubernur Dedi Mulyadi mendapat apresiasi luas dari pemerhati kebijakan publik. Pengamat Publik, Yusuf Hermawan, menilai bahwa pergeseran anggaran ke sektor-sektor produktif merupakan langkah reformatif yang sangat dibutuhkan Jawa Barat.
“Apresiasi setinggi-tingginya patut diberikan kepada Gubernur Dedi Mulyadi atas komitmen dan ketegasannya dalam melakukan realokasi anggaran untuk kebutuhan mendasar masyarakat serta penataan lingkungan yang tegas. Kendati demikian, kami sebagai pemerhati publik akan terus melakukan monitoring secara independen untuk memastikan pelaksanaan proyek infrastruktur jalan, pembangunan ruang kelas baru, hingga normalisasi DAS berjalan transparan, tepat waktu, dan akuntabel demi terwujudnya Jawa Barat yang maju, adil, dan sejahtera,” tegas Yusuf Hermawan.
Dengan ditopang oleh kepemimpinan yang responsif dan pengawasan publik yang konstruktif, Pemerintah Provinsi Jawa Barat optimistis dapat terus mengakselerasi pemerataan pembangunan yang berkeadilan di seluruh penjuru Tanah Pasundan.
Yusuf