Bandung, Karbonews.com || Dedi Mulyadi atau KDM memang dikenal sebagai gubernur yang sangat aktif turun ke lapangan dan memanfaatkan media sosial. Namun, popularitas tidak berarti kebal dari kritik.
Sejumlah 20 orang dari semua kalangan baik dari aktivis, akademisi, politisi, pengamat, tokoh masyarakat hingga kelompok warga pernah menyampaikan kritik terhadap gaya kepemimpinan maupun kebijakan KDM.
Nama-nama yang pernah muncul antara lain Dodi Permana, Eka Santosa, Kristian Widya Wicaksono, Neni Nur Hayati, Wakca Balaka, R. Hamzaiya S., Gabryel Alexander Etwiorry, Asep Syarifuddin, Heru Subagia, Adi Prayitno, Affan Sulaeman, Deden Rukman Rumadji, Komarudin Taher, Utun, Ujang Pahfulwaton, Neneng, Toni RM, hingga kelompok orang tua siswa dan bobotoh Persib.
Kritiknyapun beragam.
Ada yang mempertanyakan gaya kepemimpinan yang terlalu berpusat pada figur, ada yang menyoroti politik pencitraan dan dominasi media sosial, ada yang mengkritik SPMB Jabar, kebijakan pendidikan, persoalan lingkungan, barak militer untuk siswa, hingga kebijakan yang dianggap terlalu cepat dan keras.
Bahkan pada Agustus 2026, kritik kembali muncul.
Pengamat politik Heru Subagia mempertanyakan keberanian pemerintah Jabar dalam menghadapi persoalan korupsi kelas kakap. Sementara Kaukus Ketokohan Jawa Barat kembali menyoroti gaya kepemimpinan KDM yang dinilai terlalu sentralistis dan berpotensi menjadi one man show.
Di sisi lain, kritik dari Dodi Permana juga menarik perhatian karena dilakukan berulang kali. Mulai dari persoalan komunikasi pemerintahan, SPMB, hingga kebijakan dan proses hukum yang berkaitan dengan sejumlah kontroversi hingga kunjungan ke NTT.
Namun, kritik terhadap seorang gubernur seharusnya tidak otomatis dianggap sebagai kebencian.
Demokrasi membutuhkan kritik.
Gubernur boleh populer. Boleh memiliki jutaan pengikut. Boleh aktif membuat konten dan turun langsung ke masyarakat.
Tetapi semakin besar kekuasaan dan popularitas seorang pemimpin, semakin besar pula kebutuhan terhadap kontrol publik, transparansi, data, kritik dan ruang bagi perbedaan pendapat.
Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan gubernur yang viral, tetapi juga pemerintahan yang terukur, transparan, profesional dan mampu mempertanggungjawabkan setiap kebijakan.
Kritik bukan musuh pemerintahan.
Kritik adalah salah satu alat untuk memastikan kekuasaan tetap berada di jalur yang benar. ( Red )