Padangsidimpuan, Karbonews.com || Di tanah yang diserahkan warga demi pendidikan 26 tahun silam, kenyataan yang terlihat sungguh memilukan.
Anak-anak SD Negeri 200508 Kelas Jauh Sibulutolang tampak belajar di bangunan yang jauh dari layak — atap bocor, dinding retak, lantai belum rata. Bahkan pakaian seragam yang mereka kenakan pun tidak rapi, seolah menjadi cerminan ketiadaan perhatian yang nyata dari pihak berwenang selama bertahun-tahun. (23/9/2026).
“Hanya janji saja yang kami terima, Pak.”
Demikian diungkapkan salah seorang orang tua murid dengan nada pasrah namun getir. Kata-kata itu bukan sekadar keluhan — melainkan kesimpulan panjang perjalanan menunggu yang tak kunjung usai. Warga telah mendengar banyak janji, menyambut kedatangan pejabat, berharap ada perubahan. Namun hingga kini, tidak ada yang berubah. Janji tetap janji.
Sekitar tiga bulan lalu, Wali Kota Padangsidimpuan turun meninjau lokasi. Warga menyambutnya dengan harapan besar. Pikir mereka, setelah pemimpin daerah datang sendiri, pasti ada keputusan, pasti ada anggaran, pasti ada pembangunan dimulai.
Tiga bulan berlalu — tidak ada apa-apa.
Tidak ada papan proyek, tidak ada alat berat, tidak ada pekerja yang datang. Sekolah itu masih sama persis seperti puluhan tahun sebelumnya. Anak-anak tetap belajar di tempat yang tidak aman, tidak sehat, tidak layak bagi masa depan mereka.
Yang membuat warga semakin kecewa — dan curiga — adalah sikap Dinas Pendidikan maupun Pemerintah Kota yang menutup diri setiap kali diminta penjelasan.
“Kami sudah datang ke kantor berkali-kali. Tidak pernah dijawab. Kami sudah kirim pesan WhatsApp. Tidak pernah dibalas.”
Begitu pula awak media Karbonews.com yang berupaya meminta keterangan resmi — sama saja. Datang langsung, tidak ditemui. Mengirim pesan, tidak ada tanggapan. Seolah pintu informasi sengaja dikunci rapat-rapat. Padahal UUD 1945 Pasal 31 menjamin pendidikan adalah hak setiap warga negara — bukan hak yang diberikan secara pilih kasih, apalagi ditunda-tunda tanpa alasan yang jelas.
Di tengah kebisuan pihak berwenang, pertanyaan-pertanyaan mendesak muncul:
– Jika anggaran pendidikan Kota Padangsidimpuan ratusan miliar rupiah setiap tahunnya — mengapa satu sekolah kecil di Sibulutolang tidak sanggup dibangun dengan layak dalam 26 tahun? Ke mana perginya dana itu?
– Apakah sekolah-sekolah di daerah yang lebih dekat ke pusat kota mendapat prioritas utama, sementara anak-anak di tempat terpencil ini dianggap tidak penting?
– Apakah kunjungan Wali Kota tiga bulan lalu hanyalah kegiatan foto untuk pemberitaan semata, tanpa rencana nyata di belakangnya?
– Mengapa setiap warga maupun media bertanya, selalu ditutup pintu? Apakah ada hal yang sengaja disembunyikan?
– Apakah guru-guru yang mengajar di sana juga merasa tertekan sehingga tidak berani menyampaikan kondisi sebenarnya secara terbuka?
– Mengapa seragam anak-anak tidak tertata rapi? Apakah bantuan yang seharusnya mereka terima juga tidak sampai ke tangan?
Semua ini bukan sekadar dugaan kosong — muncul karena kenyataan di lapangan sangat berbeda dengan janji yang diucapkan.
Pemilik lahan tempat sekolah berdiri telah bersabar selama seperempat abad lebih. Ia menyerahkan tanah itu bukan untuk diperjualbelikan, bukan untuk kepentingan pribadi — melainkan demi masa depan anak-anak di wilayahnya.
“Kami tidak meminta banyak. Cukup bangunkan sekolah yang aman untuk anak-anak. Itu saja,” ucapnya dengan mata berkaca-kaca.
Permintaan itu sederhana, wajar, dan adalah hak mereka. Namun ternyata, hal paling sederhana ini pun belum terpenuhi.
Pendidikan adalah hak, bukan pemberian belas kasihan. Tidak boleh ada anak bangsa yang belajar di tempat yang membahayakan keselamatannya. Tidak boleh ada warga yang menunggu 26 tahun hanya untuk mendapatkan apa yang sudah menjadi haknya.
Kami menuntut:
– Kepala Dinas Pendidikan beserta jajarannya segera memberikan jawaban terbuka: berapa anggaran yang direncanakan untuk SD Negeri 200508 Sibulutolang, kapan pembangunan dimulai, dan mengapa tertunda selama ini?
– Rincian anggaran pendidikan dipublikasikan secara lengkap agar warga dapat melihat sendiri ke mana dana itu mengalir.
– Jangan menutup pintu konfirmasi. Kebisuan bukan jawaban. Ketidaktanggapan justru menimbulkan dugaan yang semakin kuat.
– Jika memang belum mampu membiayai sendiri, segera ajukan permohonan bantuan ke pemerintah pusat. Jangan biarkan anak-anak menunggu lebih lama lagi. (RS)