Karawang, Karbonews.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai terobosan besar Pemerintah Pusat untuk menyelamatkan gizi generasi muda kini menuai kecurigaan serius di SMP Negeri 2 Pakisjaya, Kabupaten Karawang. Alih-alih bergizi dan layak, menu yang diterima para siswa justru dinilai jauh dari nilai anggaran per porsi yang ditetapkan negara, Senin (19/1/2026).
Kondisi tersebut memicu kemarahan dan kekecewaan orang tua siswa. Mereka menilai apa yang tersaji di piring anak-anak sekolah tak sebanding dengan dana APBN yang digelontorkan. Bahkan, berdasarkan hitungan kasar harga bahan makanan di pasaran, menu MBG tersebut dinilai “tidak masuk logika”.
“Ini bukan sekadar menu sederhana, tapi secara hitungan harga saja sudah janggal. Kalau anggarannya benar, mustahil makanan anak kami seperti ini. Jangan-jangan dananya menyusut sebelum sampai ke siswa,” ujar salah satu orang tua siswa yang namanya minta dirahasiahkan, dengan nada tinggi, Senin (19/1/2026).
Menu MBG yang disajikan disebut minim lauk, minim gizi, dan jauh dari konsep makan sehat yang selama ini digaungkan pemerintah. Situasi ini memunculkan dugaan adanya pengurangan kualitas secara sistematis, bahkan mengarah pada indikasi penggerusan anggaran negara.
“Program ini pakai uang rakyat, bukan uang pribadi. Kalau realisasinya seperti ini, patut diduga ada pemotongan di tengah jalan. Jangan sampai anak-anak dijadikan korban praktik yang rakus dan tidak bermoral,” tegasnya.
Kecurigaan semakin menguat lantaran tidak adanya penjelasan terbuka dari pihak pelaksana. Orang tua menilai ada jurang lebar antara laporan administrasi dan kenyataan di lapangan. Anggaran disebut besar di atas kertas, namun mengecil drastis saat berubah menjadi menu makanan.
“Kalau tidak ada yang ditutup-tutupi, kenapa tidak dibuka saja ke publik? Berapa anggaran per porsi, siapa penyedianya, dan ke mana alurnya. Jangan sampai program nasional berubah jadi bancakan berjamaah,” tandas orang tua lainnya.
Desakan pun mengarah langsung kepada Inspektorat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hingga Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera melakukan audit total. Mulai dari perencanaan, pengadaan, hingga pendistribusian menu MBG di SMPN 2 Pakisjaya diminta dibongkar seterang-terangnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak pelaksana Program MBG maupun instansi terkait belum memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan ketidaksesuaian menu dengan nominal anggaran yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
Jika dugaan ini terus dibiarkan tanpa audit dan penindakan, masyarakat menilai Program Makan Bergizi Gratis terancam kehilangan makna dan kredibilitasnya.
Lebih jauh, publik khawatir dana negara yang seharusnya menjamin gizi anak justru “lenyap” sebelum sampai ke meja makan siswa, meninggalkan luka kepercayaan dan masa depan generasi muda yang dipertaruhkan.(Gun)