Padangsidimpuan || Karbonews.com – Fakta yang makin menyakitkan kini terungkap jelas ke permukaan. Presiden Prabowo Subianto telah menyalurkan bantuan darurat sebesar Rp 4 miliar rupiah khusus untuk penanganan korban bencana banjir dan longsor di wilayah ini. Selain itu, juga ada dukungan anggaran tambahan yang diserahkan Pemerintah Provinsi dan Gubernur Sumatera Utara, yang seluruhnya ditujukan untuk meringankan beban warga yang menderita. Namun satu pertanyaan besar terus bergema di mana-mana: uang bantuan yang jumlahnya sangat besar itu dipakai untuk apa saja? Kenapa yang kami terima hanya beras saja?
Berdasarkan keputusan resmi yang ada, dana dari Presiden dan tambahan dari provinsi itu diserahkan sepenuhnya ke pengelolaan pemerintah daerah, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan mendesak warga: mulai dari penyediaan makanan, obat-obatan, tempat berteduh sementara, perbaikan fasilitas umum, hingga persiapan pembangunan rumah baru. Apalagi mengingat laporan yang dikirimkan ke atas menyebutkan ada 1.133 unit rumah diklaim rusak berat, yang berarti seharusnya setiap kepala keluarga berhak mendapatkan bantuan pemulihan hingga puluhan juta rupiah, serta jaminan tempat tinggal yang layak.
Namun kenyataan pahit yang dirasakan warga hingga kini, lebih dari setahun setelah bencana terjadi, sama sekali berbeda. Yang benar-benar sampai ke tangan mereka hanyalah bantuan beras seberat 10 kilogram, yang dibagikan satu atau dua kali saja. Tidak ada uang tunai, tidak ada bahan bangunan, tidak ada peralatan masak, tidak ada selimut, dan tidak ada tanda-tanda pembangunan hunian tetap yang pernah dijanjikan.
Salah seorang warga dengan inisial S., yang enggan menyebutkan tempat tinggalnya karena alasan keamanan, kembali bersuara dengan perasaan marah dan kecewa yang mendalam. Ia menunjukkan potongan berita serta salinan surat keputusan yang tertulis jelas bahwa bantuan dari Presiden dan Gubernur sudah cair dan diterima pemerintah daerah sejak lama.
” Bapak Presiden Prabowo berikan Rp 4 miliar, Bapak Gubernur juga tambah anggaran lagi, semuanya dikhususkan untuk kami yang jadi korban. Katanya supaya kami tidak kekurangan makan, supaya rumah kami diperbaiki, supaya kami tidak menderita. Tapi apa kenyataannya? Yang kami pegang cuma karung beras itu saja! Apakah Rp 4 miliar itu cuma cukup untuk beli beras sedikit itu saja? Tidak mungkin! Jelas ada yang disembunyikan, jelas ada yang dibawa lari oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab,” tegas S. dengan nada tinggi.
Ia menambahkan, seharusnya dengan dana sebesar itu ditambah nilai bantuan per rumah yang tercantum dalam laporan, kondisi warga sekarang sudah jauh lebih sejahtera. Rumah yang rusak sudah diperbaiki, rumah yang hancur sudah dibangunkan yang baru, dan kebutuhan hidup sehari-hari sudah terpenuhi. Namun nyatanya, mereka masih harus berteduh di bangunan yang retak, bocor, dan tidak aman untuk dihuni kapan saja.
“Kami sudah bertanya ke mana-mana, ke dinas sosial, ke BPBD, ke kantor dinas terkait. Jawabannya selalu berbelit-belit, bilang uangnya sedang diproses, sedang dihitung ulang, atau kami malah dimarahi dan disuruh pulang. Padahal kami tahu betul, uang itu sudah ada di tangan mereka sejak lama. Kenapa mereka diam saja dan tidak mau menjelaskan? Kami yakin kuat, dana Rp 4 miliar itu dan bantuan provinsi itu sudah habis dipakai untuk kepentingan pribadi atau kelompok, bukan untuk kami rakyat kecil ini,” tambahnya.
Kondisi ini makin menguatkan dugaan bahwa angka 1.133 rumah rusak berat yang dianggap hasil rekayasa—karena semua tingkat kerusakan sengaja digabung jadi satu kategori tertinggi—adalah kunci utama dari permainan ini. Data yang dibuat-buat itu disusun supaya dana bantuan dari pusat dan provinsi bisa didapatkan sebesar-besarnya, tapi saat tiba saatnya dibagikan ke bawah, warga hanya diberi remah-remah beras saja. Sisanya diklaim sudah digunakan, tapi tidak pernah ada bukti rinci penggunaannya yang diperlihatkan ke publik.
“Bapak Presiden dan Bapak Gubernur pasti punya niat baik, mereka ingin sekali menolong kami. Tapi sayang sekali, di sini uang bantuan yang seharusnya menjadi hak kami malah dijadikan sapi perah. Mereka berani bohongi pimpinan daerah, berani salahgunakan uang negara, semuanya dilakukan di atas penderitaan kami yang masih hidup susah begini. Kami menuntut pertanggungjawaban yang nyata: Tunjukkan rincian lengkap Rp 4 miliar itu dipakai beli apa saja? Di mana bukti pembagiannya? Di mana tanda tangan warga penerimanya? Kalau benar uang itu sudah disalurkan, kami harusnya sudah punya rumah baru yang layak sekarang, bukan masih menunggu kosong begini!” seru warga lainnya yang ikut mendampingi.
Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Kota Padangsidimpuan masih tetap bungkam seribu bahasa soal penggunaan dana bantuan Presiden dan Gubernur ini. Tidak ada laporan terbuka, tidak ada klarifikasi, seolah-olah uang negara sebesar Rp 4 miliar itu tidak pernah ada atau hilang begitu saja tanpa jejak. Warga bertekad bulat tidak akan berhenti menuntut kejelasan sampai ke mana perginya uang bantuan itu terungkap sepenuhnya dan hak mereka dipenuhi sesuai janji. (LH)