JAKARTA,Karbonews.com || Besarnya alokasi anggaran belanja untuk 10 Kementerian dan Lembaga (K/L) dalam RAPBN 2027 yang menembus Rp 1.133,58 triliun mendapat perhatian serius dari pengamat publik, Yusuf Hermawan. Ia menekankan pentingnya tata kelola yang transparan, akuntabel, serta pengawasan melekat dari seluruh elemen masyarakat.
Pengamat publik tersebut berharap alokasi dana fantastis ini dikelola dengan amanah dan benar-benar berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.
Pernyataan Pengamat Publik
“Semoga anggaran tersebut dapat digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan Bangsa dan Negara, berlandaskan sila kelima Pancasila, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Kita berharap anggaran sebesar ini terealisasi sesuai program yang direncanakan, sehingga seluruh proses pembangunan berjalan optimal demi Indonesia yang lebih baik saat ini dan di masa depan. Seluruh masyarakat Indonesia juga wajib mendukung sekaligus memonitor setiap program pemerintah, agar tidak ada celah maupun keleluasaan bagi para koruptor di negeri ini,” pungkas Yusuf Hermawan.
Poin Kunci Catatan Publik
Pemerataan Berbasis Pancasila: Penggunaan APBN wajib mencerminkan keadilan sosial, terutama pada alokasi besar seperti pemenuhan gizi, pendidikan, dan kesehatan.
Peran Aktif Masyarakat: Partisipasi publik dalam pemantauan (public monitoring) menjadi benteng utama untuk mempersempit ruang gerak tindak pidana korupsi.
Efektivitas dan Transparansi: Setiap rupiah yang dialokasikan ke K/L harus tereksekusi secara presisi sesuai rencana kerja demi pembangunan nasional yang berkelanjutan.
Y.H