Jakarta, Karbonews.com || Sejumlah proyek pembangunan yang bertahun-tahun mangkrak di Jakarta mulai menunjukkan titik terang di bawah kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Berbagai proyek yang sebelumnya terhambat persoalan hukum, administrasi, hingga status aset kini satu per satu berhasil diselesaikan atau kembali dilanjutkan.
Sejak dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 20 Februari 2025, Pramono menjadikan penyelesaian proyek-proyek strategis yang terbengkalai sebagai salah satu prioritas utama pemerintahannya.
Ia menegaskan tidak ingin membiarkan persoalan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun terus menjadi beban pembangunan ibu kota.
“Kebijakan-kebijakan gubernur yang lama, yang tidak selesai, bismillah saya selesaikan,” ujar Pramono saat penandatanganan nota kesepahaman antara Pemprov DKI Jakarta dan Lemhannas.
Menurut Pramono, penyelesaian proyek-proyek tersebut tidak cukup hanya dengan melanjutkan pembangunan fisik. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terlebih dahulu harus menyelesaikan berbagai persoalan hukum dan administrasi yang selama ini menjadi penghambat.
Karena itu, Pemprov DKI menggandeng sejumlah aparat penegak hukum, mulai dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk memberikan pendampingan hukum sehingga setiap langkah pembangunan memiliki kepastian hukum.
Salah satu proyek yang paling mencolok adalah penyelesaian proyek Monorel Jakarta.
Tiang-tiang monorel yang berdiri sejak hampir dua dekade lalu di sepanjang Jalan HR Rasuna Said akhirnya mulai dibongkar pada 14 Januari 2026.
Proyek transportasi massal yang dirintis sejak masa Gubernur Sutiyoso tersebut sempat terhenti akibat persoalan investasi dan hukum sehingga meninggalkan ratusan tiang beton yang menjadi simbol proyek mangkrak di ibu kota.
Pramono menegaskan keputusan pembongkaran dilakukan setelah melalui proses kajian panjang bersama aparat penegak hukum.
“Secara khusus saya juga melaporkan kepada KPK supaya tidak ada permasalahan di kemudian hari,” katanya.
Sebanyak 109 tiang monorel yang membentang dari kawasan Stasiun LRT Setiabudi hingga Hotel Grand Melia, Jakarta Selatan, berhasil dibongkar seluruhnya pada 24 Februari 2026.
Setelah pembongkaran selesai, Pemprov DKI melakukan penataan ulang koridor Jalan HR Rasuna Said melalui pembangunan trotoar baru, ruang terbuka hijau, taman kota hingga ruang publik. Kawasan tersebut juga dimanfaatkan sebagai lokasi pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day.
Keberhasilan lain yang dinilai penting adalah penyelesaian polemik lahan RS Sumber Waras yang telah berlangsung sekitar 14 tahun.
Persoalan pengadaan lahan yang sempat menjadi perhatian nasional pada masa pemerintahan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama akhirnya dinyatakan selesai setelah seluruh proses hukum dan administrasi dituntaskan.
Pramono mengatakan penyelesaian kasus tersebut tidak hanya selesai di KPK dan Kejaksaan, tetapi juga telah memperoleh kepastian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Alhamdulillah sekarang semuanya sudah selesai. Dan sekarang Sumber Waras sudah kami ratakan, sebentar lagi kita akan mulai pembangunan untuk Rumah Sakit Internasional Sumber Waras,” kata Pramono.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadwalkan peletakan batu pertama pembangunan Rumah Sakit Internasional Sumber Waras pada Agustus 2026.
Selain menyelesaikan proyek lama, Pramono juga mempercepat pembangunan proyek strategis yang sempat mengalami keterlambatan, salah satunya LRT Jakarta Fase 1B rute Velodrome–Manggarai.
Proyek yang sebelumnya ditargetkan selesai pada 2025 tersebut kini dijadwalkan mulai beroperasi pada Agustus 2026.
Menurut Pramono, proyek senilai Rp12,5 triliun itu akan memiliki 11 stasiun dan menjadi salah satu tulang punggung transportasi publik Jakarta.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah memperoleh persetujuan pemerintah pusat untuk memperpanjang jalur tersebut hingga kawasan Dukuh Atas.
Perpanjangan lintasan ini diharapkan mampu memperkuat integrasi seluruh moda transportasi publik di Jakarta sehingga konektivitas antarmoda dapat menjangkau lebih dari 95 persen jaringan transportasi massal ibu kota.
Pramono juga memasukkan proyek jalan sejajar rel kereta api di kawasan Pasar Minggu sebagai proyek prioritas.
Menurutnya, proyek tersebut telah terbengkalai melewati tujuh periode gubernur tanpa penyelesaian.
Ia mengaku banyak menerima aspirasi masyarakat terkait kemacetan di kawasan tersebut, terutama jalur yang melintas menuju kawasan Badan Intelijen Negara (BIN).
“Maka dalam rapat dua sampai tiga bulan lalu saya memutuskan ini menjadi prioritas untuk diselesaikan karena sudah tujuh gubernur belum selesai. Mudah-mudahan dengan penyelesaian itu kemacetan di jalan sejajar rel Pasar Minggu dan kawasan BIN bisa berkurang,” ujar Pramono.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mempercepat pembangunan Flyover Latumenten di kawasan Grogol, Jakarta Barat.
Saat meninjau proyek tersebut pada (2/7/2026), Pramono mengatakan flyover menjadi salah satu proyek yang paling dinantikan masyarakat karena diharapkan mampu mengatasi kemacetan kronis akibat perlintasan sebidang kereta api.
Proyek dengan nilai investasi Rp259 miliar itu kini telah mencapai progres pembangunan sebesar 55,2 persen.
Pemprov DKI menargetkan konstruksi selesai pada 15 Desember 2026.
Setelah flyover beroperasi, perlintasan sebidang di bawahnya akan ditutup untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan sekaligus memperlancar arus lalu lintas di kawasan Grogol, Pluit, Slipi dan sekitarnya.
Penyelesaian berbagai proyek tersebut menunjukkan pendekatan yang diambil Pramono tidak sekadar membangun infrastruktur baru, tetapi juga menuntaskan berbagai warisan proyek yang selama bertahun-tahun terhenti akibat persoalan hukum, administrasi maupun pembebasan lahan.
Melalui koordinasi dengan aparat penegak hukum dan percepatan pengambilan keputusan, Pemprov DKI Jakarta berharap berbagai proyek yang selama ini menjadi simbol pembangunan mangkrak dapat segera memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus meningkatkan kualitas layanan transportasi, kesehatan, dan infrastruktur di ibu kota.
Ervinna