Karawang, Karbonews.com II Skandal dugaan penyelewengan Dana Desa kembali mencoreng tata kelola anggaran di tingkat desa. Di Desa Cikande Kecamatan Cilebar Kabupaten Karawang, dana sebesar Rp.1.072.895.000,yang dikucurkan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Desa, kini menjadi sorotan tajam.
Dari total anggaran tersebut, Rp 215.000..000 dialokasikan sebagai penyertaan modal untuk BUMDes cikande Namun, fakta di lapangan memunculkan dugaan keras: anggaran ratusan juta itu diduga tidak ada transparasi, dan terindikasi tidak ada penyalahgunaan.
Tidak ditemukan kejelasan soal unit usaha, aktivitas operasional, hingga laporan pertanggungjawaban BUMDes. Kondisi ini memicu kemarahan warga yang menilai adanya indikasi kuat praktik “permainan kotor” dalam pengelolaan Dana Desa.
“Ini bukan sekadar dugaan lagi, ini sudah seperti perampokan uang rakyat secara terang-terangan. Anggaran besar tapi hasilnya nol, kegiatannya tidak jelas,” ujar seorang warga yang enggan disebut namanya dengan nada geram.
Lebih jauh, warga menilai BUMDes yang seharusnya menjadi tulang punggung ekonomi desa justru diduga dijadikan alat untuk menguras anggaran. Minimnya transparansi serta tidak adanya akuntabilitas memperkuat kecurigaan adanya praktik yang mengarah pada tindak pidana korupsi.
“Kalau memang uang itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, ini harus diusut tuntas. Jangan sampai ada oknum yang bermain dan lolos begitu saja,” tegasnya.
Sorotan tajam juga diarahkan kepada aparat pengawas yang dinilai lalai. Dugaan ini membuka kemungkinan adanya pembiaran sistematis hingga anggaran publik diduga disalahgunakan tanpa kontrol ketat.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Desa Cikande, dan pengelola BUMDes belum memberikan klarifikasi. Tidak adanya klarifikasi resmi semakin memperkuat asumsi publik bahwa ada sesuatu yang disembunyikan.
Masyarakat kini mendesak audit investigatif menyeluruh serta keterlibatan aparat penegak hukum untuk mengungkap dugaan skandal ini. Jika terbukti, kasus ini bukan hanya mencederai kepercayaan publik, tetapi juga berpotensi menyeret pihak-pihak terkait ke ranah hukum.
Dana Desa yang seharusnya menjadi harapan bagi kesejahteraan masyarakat, jangan sampai berubah menjadi ladang bancakan yang merugikan rakyat.a Skandal ini menjadi ujian serius bagi integritas pengelolaan anggaran di tingkat desa.( tiem/ red )