Karawang Karbonews.com || Dugaan penyelewengan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri Tanahbaru 1, Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang kian memanas. Warga memastikan akan melaporkan oknum kepala sekolah ke Aparat Penegak Hukum (APH) setelah menilai tidak adanya transparansi penggunaan dana negara yang seharusnya diperuntukkan bagi kepentingan siswa.
Pantauan awak media pada Jumat (13/2/2026) menunjukkan kondisi fisik sekolah yang dinilai memalukan dan jauh dari kata layak. Bangunan terlihat kusam, sejumlah plafon rusak dibiarkan, serta fasilitas WC siswa kotor dan tidak terawat. Kondisi tersebut memicu kemarahan warga karena dianggap kontras dengan besarnya anggaran pemeliharaan yang tercatat.
Berdasarkan penelusuran melalui aplikasi OMSPAN, dana BOS tahun 2025 yang dialokasikan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah mencapai Rp. 61.647.000. Nominal tersebut dinilai tidak kecil, namun kondisi di lapangan justru memunculkan dugaan keras adanya ketidaksesuaian realisasi anggaran.
“Puluhan juta anggaran pemeliharaan, tapi sekolah seperti terbengkalai. Ini bukan lagi dugaan ringan. Patut diduga ada praktik penyimpangan yang harus diusut tuntas,” tegas seorang warga yang enggan disebut namanya dengan nada keras, Jumat (13/2/2026).
Kecurigaan publik semakin menguat karena kepala sekolah sebagai pengguna anggaran dinilai tidak menunjukkan sikap transparan. Saat dikonfirmasi awak media Jumat (13/2/2026) melalui pesan WhatsApp, yang bersangkutan hanya memberikan jawaban singkat tanpa menjelaskan penggunaan dana BOS.
“Maaf, saya lagi di luar pak,” tulisnya.
Jawaban tersebut dinilai menghindari substansi pertanyaan dan dianggap meremehkan hak publik atas keterbukaan informasi. Hingga berita ini diterbitkan, tidak ada klarifikasi resmi dari pihak sekolah terkait realisasi penggunaan dana BOS yang kini disorot masyarakat.
“Ini uang negara, bukan uang pribadi. Kepala sekolah wajib menjelaskan ke publik. Kalau terus bungkam, wajar publik menduga ada yang tidak beres,” terangnya.
Warga menilai sikap tertutup tersebut semakin memperkuat dugaan adanya praktik penyimpangan dalam pengelolaan dana BOS. Mereka memastikan persoalan ini tidak akan berhenti pada sorotan publik semata.
“Kami akan laporkan ke APH. Biar aparat yang membongkar. Audit total harus dilakukan. Jika terbukti ada penyelewengan, siapapun yang terlibat harus diproses hukum tanpa kompromi,” tegasnya.
Masyarakat juga mendesak Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang dan Inspektorat Kabupaten Karawang untuk tidak tinggal diam dan segera melakukan pemeriksaan menyeluruh.
Menurut warga, dugaan penyelewengan dana BOS bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan menyangkut integritas pengelolaan dana pendidikan dan hak siswa atas fasilitas belajar yang layak.
Mereka menegaskan akan terus mengawal dan mendorong penegakan hukum hingga penggunaan dana BOS di sekolah tersebut benar-benar terbuka dan dipertanggungjawabkan di hadapan publik. (Red)