Padangsidimpuan, Karbonews.com II Program pembangunan Tanki Septik Skala Individual Perdesaan Tahun Anggaran 2024 di Kota Padangsidimpuan menjadi sorotan tajam. Pasalnya, meski anggaran mencapai ratusan juta rupiah, hingga saat ini pembangunan tersebut diduga mangkrak dan tidak bisa dimanfaatkan sama sekali oleh warga. Minggu, 26 April 2026
⚠️ Catatan Hukum & Jurnalistik :
Sesuai dengan asas praduga tak bersalah (Presumption of Innocence), seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini diduga bersalah sampai ada putusan yang berlaku tetap dan inkrah.
💰 Nilai Anggaran Rp.626 Juta
Salah satu desa yang menerima alokasi dana besar adalah Desa Labuhan Rasoki, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara. Desa ini tercatat menerima bantuan dana sebesar Rp 626.400.000 untuk pembangunan fasilitas sanitasi tersebut.
Program ini dikerjakan melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), yang diduga kuat ditunjuk langsung oleh Kepala Desa setempat, bahkan diduga sang Kades sendiri yang menjabat sebagai Ketua KSM tersebut.
😭 Keluhan Warga: Disuruh Beli Closed Sendiri dan Pipa, Tapi Tetap Gak Bisa Pakai.
Fakta di lapangan sangat memilukan. Banyak warga penerima bantuan mengeluhkan pelaksanaan yang diduga semena-mena.
“Kami disuruh membeli Closed (kloset) sendiri. Tapi pada akhirnya kami tetap tidak bisa mempergunakan tangki septik ini, karena kamarnya saja tidak ada,” keluh salah satu warga dengan nada kecewa.
Artinya, warga mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli peralatan, namun bangunan tersebut sia-sia karena tidak dilengkapi dengan bangunan kamar mandi (WC) yang layak.
⚖️ Sorotan Anggota DPRD : Ada Pembedaan!
Kasus ini sebelumnya juga sudah mendapat perhatian serius dari Anggota DPRD Kota Padangsidimpuan Fraksi Golkar Dapil Padangsidimpuan Tenggara, Marini Hutabarat, saat turun lapangan pada 08 September 2025 lalu.
Saat meninjau langsung di Dusun 3 Desa Labuhan Rasoki, Marini menyatakan kesedihannya melihat kondisi tersebut.
“Saya merasa miris mendengar langsung keluhan warga. Terlihat jelas ada ketidakadilan, warga yang kurang mampu hanya dapat tangki septik saja. Tapi warga yang mampu justru menerima lengkap dengan bangunan kamar mandinya,” ujar Marini.
Politisi Golkar ini juga berjanji akan menyampaikan persoalan ini ke pihak terkait agar segera ditindaklanjuti.
Namun ironisnya, hingga berita ini diturunkan, tidak ada gerakan yang jelas. Masalah ini diduga hanya berjalan di tempat tanpa solusi nyata.
🕵️♂️ Diduga Ajang Korupsi, Diminta Inspektorat Turun Tangan
Melihat kondisi yang tidak berubah dan dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan negara, awak media karbonews.com mendesak agar Inspektorat Kota Padangsidimpuan segera turun tangan.
Kami meminta agar dilakukan:
✅ Cek Fisik & Audit : Mengkroscek langsung kondisi bangunan dan memeriksa pertanggungjawaban keuangan yang dikelola KSM.
✅ Transparansi : Membuka data siapa saja yang menerima lengkap dan siapa yang hanya dapat separuh.
✅ Tindak Lanjut : Jika terbukti ada mark-up atau penyalahgunaan wewenang, harus diproses hukum.
Masyarakat menuntut agar uang negara tersebut dikelola dengan prinsip Transparan, Efisien, Akuntabel, dan benar-benar Bermanfaat, bukan justru menjadi ladang uang bagi oknum tertentu.
“JANGAN BUANG-BUANG UANG NEGARA! RP.626 JUTA HARUS JELAS KEMANA PERGINYA DAN BAGAIMANA PERTANGGUNGJAWABANNYA!”(RS)