Karawang, Karbonews.com ll Dugaan praktik korupsi dana pendidikan kembali mencuat dan memicu sorotan tajam publik di Kabupaten Karawang. Kepala Sekolah SDN Telukbuyung 1 Pakisjaya diduga terlibat dalam penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun anggaran 2025 dengan nilai fantastis mencapai Ratusan juta Rupiah.
Dugaan tersebut kini tengah menjadi perhatian serius setelah Tim Kuasa Hukum media mengungkap hasil investigasi lapangan yang menemukan sejumlah kejanggalan dalam laporan penggunaan anggaran yang disampaikan kepada pemerintah pusat.
Atas temuan tersebut, Tim Kuasa Hukum memastikan akan segera melaporkan kasus ini ke Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polda Jawa Barat untuk dilakukan penyelidikan serta audit menyeluruh terhadap pengelolaan Dana BOS di SDN Telukbuyung l Pakisjaya
Berdasarkan data yang tercatat dalam sistem pelaporan pemerintah, SDN Telukbuyung l Pakisjaya pada tahun 2025 menerima Dana BOS tahap pertama sebesar Rp.97.825.000,dengan jumlah siswa yang dicairkan pada 2025
Dalam laporan penggunaan dana tersebut tercatat berbagai item anggaran, seperti,Penerimaan Peserta Didik Baru Rp.1.712.500.Pengembangan Perpustakaan Rp.4.400.000. kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler Rp 8.415.000.Kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran Rp.10.626.500. Adminitrasi kegiatan Sekolah Rp.24.697.000.pengembangagn profesi guru dan tenaga pendidik Rp.6.720.000.berlanggganan daya dan jasa Rp.3.615.000. pemeliharaan sarana prasarana Rp.15.532.000.penyediaan alat multi media pembelajaran Rp.7.104.000.
Kemudian pada tahap kedua tahun 2025, sekolah kembali menerima dana sebesar Rp 97.825.000 yang dicairkan pada 2025 dengan rincian penggunaan antara lain pengembangan perpustakaan Rp.23.365.000. kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler Rp.10.352.000.kegitan asesmen/evaluasi pembelajaran Rp.8.613.000.Adminitrasi kegitan Sekolah Rp.24.869.000.pengembngan profesi guru dan tenaga pendidik Rp.6.720.000.berlangganan data dan jasa Rp.3.615.000. pemeliharaan sarana prasarana Rp.5.294.000
Namun berdasarkan hasil investigasi Tim Kuasa Hukum. ditemukan dugaan kuat bahwa sebagian item anggaran tersebut tidak sebanding dengan kondisi riil di lapangan. Sejumlah kegiatan yang dilaporkan bernilai ratusan juta rupiah diduga tidak terlihat realisasinya secara nyata di lingkungan sekolah.
Tim Kuasa Hukum bahkan menilai sebagian penggunaan anggaran tersebut diduga hanya tercatat dalam laporan administrasi, sementara pelaksanaannya di lapangan patut dipertanyakan.
Perwakilan Tim Kuasa Hukum media Karbonews.com. Helmi Haris.SH. menegaskan bahwa dugaan ini sangat serius karena menyangkut pengelolaan uang negara yang seharusnya digunakan untuk kepentingan pendidikan.
“Berdasarkan hasil investigasi dan laporan masyarakat, kami menemukan indikasi kuat adanya ketidaksesuaian antara laporan penggunaan anggaran dengan fakta di lapangan. Dugaan kami, ada potensi penyimpangan serius dalam pengelolaan Dana BOS di SDN Telukbuyung l Pakisjaya.jumat (17/7/2026).
Tim kuasa hukum menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam dan akan membawa persoalan ini ke ranah hukum agar aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan secara menyeluruh.
“Kami akan melaporkan dugaan ini ke Tipikor Polda Jawa Barat. Dana BOS itu uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk kepentingan pendidikan, bukan untuk di salah gunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” ujarnya.
Tim kuasa hukum juga menegaskan bahwa timnya telah mengantongi data, dokumen, serta sejumlah temuan lapangan yang akan dijadikan bahan laporan resmi kepada aparat penegak hukum.
“Data sudah kami siapkan lengkap, termasuk temuan di lapangan. Kami berharap aparat penegak hukum segera turun tangan melakukan audit investigatif dan memeriksa seluruh pihak yang terlibat,” tambahnya.
Tim Kuasa Hukum juga mendesak aparat penegak hukum untuk membongkar secara tuntas dugaan penyimpangan Dana BOS tersebut, agar tidak merusak kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak SDN.Telukbuyung l belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tersebut. Media Karbonews,com masih berupaya melakukan konfirmasi guna memperoleh klarifikasi dari pihak sekolah. ( Tim / red )